Bahas Isu Daerah, DPRD Sulut Temui Pemprov

Bahas Isu Daerah, DPRD Sulut Temui Pemprov - Hallo sahabat Berita Berita, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Bahas Isu Daerah, DPRD Sulut Temui Pemprov, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita Berita, Artikel Berita dini hari, Artikel Berita hangat, Artikel Berita harga, Artikel Berita hari ini, Artikel Berita islam, Artikel Berita jalanan, Artikel Berita kemarin, Artikel Berita malam ini, Artikel Berita politik, Artikel Berita terbaru, Artikel Berita war, Artikel ini Berita, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Bahas Isu Daerah, DPRD Sulut Temui Pemprov
link : Bahas Isu Daerah, DPRD Sulut Temui Pemprov

Baca juga


Bahas Isu Daerah, DPRD Sulut Temui Pemprov

SULUT,Elnusanews - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyambangi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Kunjungan Komisi I DPRD Sulut  dalam rangka membahas dua isu penting di  Daerah Bumi Nyiur Melambai, Senin (20/1/2020) bertempat di ruang WOC Kantor Gubernur Sulut.

Dalam kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, vonny paat, Wakil Ketua Wenny Lumentut, serta  pengurus lainnya.

Dalam pertemuan itu Sekdaprov Sulut Edwin Silangen menyampaikan pandangan secara umum perkembangan makro pembangunan yang ada di Sulut di bawah kepemimpinan OD-SK.

Selain itu, pembahasan yang dilakukan juga terkait batas wilayah Bolmong dan Bolsel serta agenda penting yakni dana Pilkada 2020.

Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sulut Jemmy Kumendong menjelaskan  kronologis permasalahan batas wilayah Bolmong dan Bolsel.

"Dimana oleh pemprov melalui
Biro Pemerintahan secara khusus sudah melakukan mediasi sebagaimana  peraturan dari Mendagri," kata Kumendong.

Terkait dana Pilkada 2020. Dijelaskan langsung oleh Asisten III Pemprov Sulut, Asiano Gammy Kawatu bahwa penyusunan APBD 2020 berdasarkan Permendagri 33 tahun 2019" di dalamnya ada 10 prioritas dan untuk dana hibah pilkada.

"Angka-angka yang disampaikan dan pihaknya sudah melakukan upaya untuk penyatuan persepsi dan  mendapatkan angka-angka yang proporsional dan sudah di konsultasikan dengan Kemendagri dan hasilnya sudah tertera dalam SK Gubernur sesuai dengan pemberian hibah," ungkap Kawatu.

Sembari ia menyebutkan hibah ini terdiri dari KPU, Panwas TNI, Polri. "Khusus untuk pihak polisi  ada kenaikan di tahun 2020 dan kenaikan ini sudah konsultasikan dengan Kementrian memang maksimal 90%. Kenaikan ada hitung-hitungan angka inflasi.   Ada kab kota yang terlambat dan akan di konsultasikan kembali dengan Biro Hukum dan Badan Keuangan selanjutnya dikonsultasikan di Kemendagri," bebernya.

Turut hadir juga Sekwan Provinsi,  para Asisten dan Staf Ahli Gubernur serta beberapa Kepala Biro lingkup Pemprov Sulut.

(ROKER)


Demikianlah Artikel Bahas Isu Daerah, DPRD Sulut Temui Pemprov

Sekianlah artikel Bahas Isu Daerah, DPRD Sulut Temui Pemprov kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Bahas Isu Daerah, DPRD Sulut Temui Pemprov dengan alamat link https://kuberitai.blogspot.com/2020/01/bahas-isu-daerah-dprd-sulut-temui.html

Subscribe to receive free email updates: