Deprov Sulut Paripurnakan Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Sulut Tahun 2017

Deprov Sulut Paripurnakan Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Sulut Tahun 2017 - Hallo sahabat Berita Berita, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Deprov Sulut Paripurnakan Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Sulut Tahun 2017, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita Berita, Artikel Berita dini hari, Artikel Berita hangat, Artikel Berita harga, Artikel Berita hari ini, Artikel Berita islam, Artikel Berita jalanan, Artikel Berita kemarin, Artikel Berita malam ini, Artikel Berita politik, Artikel Berita terbaru, Artikel Berita war, Artikel ini Berita, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Deprov Sulut Paripurnakan Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Sulut Tahun 2017
link : Deprov Sulut Paripurnakan Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Sulut Tahun 2017

Baca juga


Deprov Sulut Paripurnakan Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Sulut Tahun 2017

Foto : Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw saat menyerahkan ranperda Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun 2017.
DEPROV,Elnusanews  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rabu (18/07/2018) siang, melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun 2017.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Foto : Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw saat memimpion rapat paripurna ranperda Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun 2017.

Dalam pembacaan rekomendasi DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun 2017 yang disampaikan oleh Jeanny Mumek, pemerintah harus memperhatikan masyrakat yang belum mempunyai e- KTP. 

Bahkan, kata Mumek DPRD merekomendasikan agar Sat Pol PP pariwisata ikut diusulkan.

Foto : Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat membacakan sambutannya
“Untuk pakaian khusus bagi personil di Dinas Pemadam Kebakaran masih sangat kurang. Itu harus diperhatikan,” paparnya.

Selain itu, lanjut personel Komisi I DPRD Sulut ini melanjutkan, DPRD sangat mengaharapkan agar program masyarkat lebih ditingkatkan. 

“Pemberian bantuan harus dilaksanakan secara merata bagi masyarkat,” terangnya.

Foto : Pimpinan DPRD Sulut dan Gubernur Sulut saatn menandatangi berita aara penyerahan

Selain itu, kata Mumek, perlu adanya informasi kepada masyarakat melalui media masa tentang kegiatan Pemprov. “Ini dimaksud agar masyarakat dapat mengetahui tentang program dan kegiatan yang direncankan dan yang telah dilaksanakan,” tukasnya.

Dia pun berujar, perlu mengkaji lebih dalam terkait ketentuan reses anggota dewan. Karena hal tersebut sangat perlu. “Salah satu tujuan melaksanakan reses adalah menampung aspirasi masyarkat,” bebernya.

Foto : Gubernur Olly saat membacakan sambutan
 Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan, meski dengan segala keterbatasan dan hambatan yang ada, Pemprov terus berupaya untuk hadirkan segalah dokumen pertanggunjawaban dalam ruang paripurna.

“Namun, dalam prosesnya tentu masih terdapat berbagai kekurangan. Tapi kemudian mampu dirampung oleh seluruh DPRD sehingga Ranperda Pertanggungjawaban ini dapat disempurnakan dan bisa diterima oleh rakyat Sulut,” ulasnya

Tak hanya itu, kata Dondokambey, selama tahun 2017, Sulut memperlihatkan ada kemajuan untuk menuntaskan masalah kemiskinan. Yakni, kata politisi PDIP itu, melalui hasil rilis BPS, bahwa angka kemisikin di Sulut turun 1%.

Foto : Ketua DPRD Sulut saat melakukan penandatanganan berita acara penyerahan

“Tentu kerja ini tidak hanya kerja Pemprov. Tapi kerjasama masyarakat dan DPRD serta semua yang terkait,” terangnya.

Target Pemprov di bidang kesehatan, pendidikan akan dimaksimalklan dengan baik. “Begitu juga pelayanan kepada masyarkat dalam rangka operasi penutasan kemiskinan,” pungkasnya. (advdeprovsulut)


Demikianlah Artikel Deprov Sulut Paripurnakan Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Sulut Tahun 2017

Sekianlah artikel Deprov Sulut Paripurnakan Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Sulut Tahun 2017 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Deprov Sulut Paripurnakan Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Sulut Tahun 2017 dengan alamat link https://kuberitai.blogspot.com/2018/07/deprov-sulut-paripurnakan-pengambilan.html

Subscribe to receive free email updates: