Pj. Rinny Mengikuti Rakor Di Kemendagri

Pj. Rinny Mengikuti Rakor Di Kemendagri - Hallo sahabat Berita Berita, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Pj. Rinny Mengikuti Rakor Di Kemendagri, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita Berita, Artikel Berita dini hari, Artikel Berita hangat, Artikel Berita harga, Artikel Berita hari ini, Artikel Berita islam, Artikel Berita jalanan, Artikel Berita kemarin, Artikel Berita malam ini, Artikel Berita politik, Artikel Berita terbaru, Artikel Berita war, Artikel ini Berita, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Pj. Rinny Mengikuti Rakor Di Kemendagri
link : Pj. Rinny Mengikuti Rakor Di Kemendagri

Baca juga


Pj. Rinny Mengikuti Rakor Di Kemendagri

Jakarta, Elnusanews - Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe dr. Rinny Silangen Tamuntuan Menghadiri Rapat Koordinasi, Pembekalan Serta Pengarahan  yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri bagi 5 Penjabat Gubernur 43 Penjabat  Bupati/walikota yang baru dilantik se-Indonesia, bertempat di Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta Pusat pada Kamis, 16 Juni 2022.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan kepada para penjabat agar menghindari Kondisi Fraud ( Fraud adalah suatu kecurangan atau tindakan penipuan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dalam rangka menguntungkan diri sendiri. Dalam bidang ekonomi, fraud seringkali dilakukan saat penulisan laporan keuangan). 

"Oleh sebab itu  para Penjabat Kepala Daerah harus berperan aktif  dalam menjalankan tugas dan fungsinya demi tercapainya tujuan yang diharapkan," tegas Firly.  

"Ada beberapa titik rawan korupsi yang sering menjadi projeksi yaitu pengadaan barang dan jasa, pengelolaan kas daerah, hibah dan bantuan sosial (bansos), pengelolaan aset hingga penempatan modal Pemda di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau pihak ketiga dan titik rawan lainnya adalah sektor penerimaan daerah mulai dari pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan daerah yang bersumber dari APBN," tutur Bahuri.

"Kemudian, pada  sektor perizinan mulai dari pemberian rekomendasi hingga penerbitan perizinan dan benturan kepentingan serta penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi, dan promosi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan," tutup Bahuri. 

Diakhir materi Ketua KPK berpesan agar setiap Pimpinan Daerah agar mengedepankan Prinsip good governance yang tentunya berpijak pada Kepentingan Rakyat.

Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, MA, Ph.D selaku Menteri Dalam Negeri juga menyampaikan agar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi selaku Penjabat harus dilaksanakan dengan itikat baik serta menghindari "moral hazard".  Para penegak hukum seperti KPK sangat paham betul area rawan yang sering menjadi pusat permasalahan, maka untuk para kepala daerah saya berharap agar jangan sampai terjerumus dalam  pusaran rasuah.

Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, SH,SU,MIP  selaku Menkopolhukam juga mengingatkan agar menghindari perilaku koruptif dan dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab yang teremban dengan sebaik-baiknya, sehingga pada keseluruhannya mulai dari Pemerintahan terkecil sampai dengan Pemerintah Pusat proses Penyelenggaraan Pemerintahan dapat berjalan dengan baik. 

"Kita membutuhkan sinergitas yang solid sehingga setiap Program yang dijalankan dapat diimplementasikan secara menyeluruh ke setiap sector yang menjadi target," pungkas Mahfud. (*)



Demikianlah Artikel Pj. Rinny Mengikuti Rakor Di Kemendagri

Sekianlah artikel Pj. Rinny Mengikuti Rakor Di Kemendagri kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Pj. Rinny Mengikuti Rakor Di Kemendagri dengan alamat link https://kuberitai.blogspot.com/2022/06/pj-rinny-mengikuti-rakor-di-kemendagri.html

Subscribe to receive free email updates: