Judul : Temui Sekretaris Kabinet, Gubernur Olly Perjuangkan Nasib Petani Sulut
link : Temui Sekretaris Kabinet, Gubernur Olly Perjuangkan Nasib Petani Sulut
Temui Sekretaris Kabinet, Gubernur Olly Perjuangkan Nasib Petani Sulut
Tekadnya bulat menangguhkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan yang memberatkan petani.
Untuk itu, orang nomor satu di Sulut ini menemui Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Jakarta, Rabu (1/7/2020).
Dalam pertemuan ini, Gubernur Olly menuturkan alasan mengapa pengenaan PPN hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE24/PJ/2014 harus ditangguhkan.
Dalam pertemuan ini, kata Olly, para petani menyampaikan aspirasi dan keluhan kepada pemerintah yang berkaitan dengan pengenaan PPN terhadap komoditas hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan yang dapat menyusahkan petani.
Olly mengatakan bahwa Pemprov Sulut sangat memahami keluhan para petani tersebut karena sebagian besar hasil komoditas pertanian Sulut berasal dari masyarakat petani yang mengolah lahan pertanian milik sendiri (bukan lahan milik perkebunan besar). Disamping itu sebagian besar petani sangat menggantungkan kehidupannya pada komoditas pertanian dan perkebunan di daerah.
Diketahui, sebelum menemui Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Olly telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo pada 28 Juni 2020 terkait permohonan penangguhan keputusan MA terkait pengenaan PPN komoditas pertanian, perkebunan dan kehutanan dan mencabut Surat Edaran Dirjen Pajak tentang pelaksanaan Putusan MA RI.
Untuk itu, Olly berharap pemerintah pusat dapat menangguhkan pengenaan PPN sebagai solusi terbaik bagi kesejahteraan petani di Sulut.
Pertemuan Olly dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada Selasa, 30 Juni 2020 untuk konsultasi soal Undang-Undang Minerba yang baru.
Diketahui, DPR telah mengesahkan perubahan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) alias UU Minerba, dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Mei 2020.
Ada sejumlah poin penting yang diatur dalam revisi UU minerba. Mulai dari kewenangan perizinan, perpanjangan izin, pengaturan terhadap lzin Pertambangan Rakyat (IPR) dan aspek lingkungan, hilirisasi, divestasi, hingga pengaturan yang diklaim untuk memperkuat badan usaha milik negara (BUMN).
Sementara pertemuan Olly dengan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pada Kamis, 2 Juli 2020 membahas investasi di Sulut yang dikerjakan di berbagai sektor baik pariwisata, infrastruktur, energi.
Diketahui, kendati pandemi Covid-19, investasi di Sulut terus berjalan. Misalnya pembangunan hotel dan rumah sakit di Minahasa utara, pembangkit listrik tenaga uap di Bitung dan investasi lainnya.
Pada kesempatan itu, Olly meminta kuota ASN Sulut khususnya tenaga pendidikan dan kesehatan dapat ditambah karena sangat dibutuhkan pemerintah.
(roker/*)
Demikianlah Artikel Temui Sekretaris Kabinet, Gubernur Olly Perjuangkan Nasib Petani Sulut
Sekianlah artikel Temui Sekretaris Kabinet, Gubernur Olly Perjuangkan Nasib Petani Sulut kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Temui Sekretaris Kabinet, Gubernur Olly Perjuangkan Nasib Petani Sulut dengan alamat link https://kuberitai.blogspot.com/2020/07/temui-sekretaris-kabinet-gubernur-olly.html