Pemprov Diminta Bertanggungjawab Pembiayaan Pilkada Minsel, MJP: Logika Keliru !

DEPROV,Elnusanews -- Terkait pernyataan bahwa Pemerintah Provinsi (PEMPROV) harus mentakeover apabila anggaran APBD Minsel tidak berjalan untuk di Pilkada 2020, mendapat tanggapan dari salah satu anggota fraksi PDIP yakni, Melky Jakhin Pangemanan (MJP).

Baca juga : Tak Kunjung Cair, JAK Ingatkan Pemprov Harus Take Over Pembiayaan Pilkada Di Minsel

Menurut MJP, APBD Provinsi Sulut sudah jalan. Pemkab Minsel yang seharusnya pro aktif konsultasi ke Pemerintah Provinsi untuk carikan solusi bersama.

"Jangan ujuk-ujuk minta pembiayaan dari APBD Sulut. Ini logika keliru, jangan dibolak-balik. Apalagi kita tahu bersama persoalan di Minsel karena sampai saat ini AKD nya belum juga terbentuk sehingga masyarakat yang dirugikan," kata Politisi PSI ini kepada wartawan, Senin (24/02/20) sore.

Legislator asal dapil Minut-Bitung ini juga menambahkan bahwa sudah seharusnya ada rekonsiliasi di DPRD Minsel.

"Seharusnya ada rekonsiliasi di DPRD Minsel agar AKD nya bisa terbentuk dan bisa melanjutkan pembahasan APBD 2020 yang didalamnya membahas anggaran pembiayaan Pilkada," tandas MJP. (RaKa)

Demikianlah Artikel Pemprov Diminta Bertanggungjawab Pembiayaan Pilkada Minsel, MJP: Logika Keliru !

Sekianlah artikel Pemprov Diminta Bertanggungjawab Pembiayaan Pilkada Minsel, MJP: Logika Keliru ! kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Pemprov Diminta Bertanggungjawab Pembiayaan Pilkada Minsel, MJP: Logika Keliru ! dengan alamat link https://kuberitai.blogspot.com/2020/02/pemprov-diminta-bertanggungjawab.html