Judul : Pembangunan Pariwisata Sulut Rp.773 M, OD Minta BPK Awasi Penggunaan Dananya
link : Pembangunan Pariwisata Sulut Rp.773 M, OD Minta BPK Awasi Penggunaan Dananya
Pembangunan Pariwisata Sulut Rp.773 M, OD Minta BPK Awasi Penggunaan Dananya
 |
| Olly Dondokambey Gubernur Sulut. |
Dalam workshop nampak hadir, Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulut Karyadi, dan para bupati dan walikota se Sulut.
Pada kesempatan itu, Gubernur Olly mengapresiasi kehadiran Ketua BPK RI di Sulut sebagai bukti sinergitas Pemprov Sulut dengan BPK untuk mengoptimalkan pembangunan daerah.
“Kehadiran BPK menandakan kerjasama BPK dan pemerintah berjalan dengan baik. Komunikasi itu paling penting,” tandas Olly.
Menurut Olly, saat ini Sulut menjadi salah satu daerah prioritas pembangunan di Indonesia yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sehingga banyak anggaran yang mengalir dari pusat ke Sulut yang penggunaannya harus dioptimalkan.
“Harapan kita kedepan semuanya berjalan dengan baik. Sulut berada di ujung NKRI. Sulut saat ini menjadi pilihan prioritas pembangunan Presiden Jokowi,” ucap Olly.
“Banyak program dan anggaran yang turun ke Sulut untuk mewujudkan Sulut sebagai salah satu dari lima prioritas daerah pembangunan pariwisata di Indonesia. Anggaran yang masuk sebesar 773 miliar. Ini tugas BPK untuk mengawasi penggunaan dananya,” sambung Olly.
Sementara itu, Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna menerangkan komitmen BPK mendukung visi Presiden Jokowi dalam mewujudkan SDM unggul untuk mewujudkan Indonesia maju.
“Karenanya, kami mengawali tahun ini dengan visi yang baru yaitu BPK menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara,” kata Sampurna.
Ketua BPK RI juga menjelaskan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang kode etik, kebebasan, kemandirian dan akuntabilitas BPK.
“BPK wajib menyusun kode etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK,” tutup Ketua BPK.
(ROKER)
Demikianlah Artikel Pembangunan Pariwisata Sulut Rp.773 M, OD Minta BPK Awasi Penggunaan Dananya
Sekianlah artikel Pembangunan Pariwisata Sulut Rp.773 M, OD Minta BPK Awasi Penggunaan Dananya kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Pembangunan Pariwisata Sulut Rp.773 M, OD Minta BPK Awasi Penggunaan Dananya dengan alamat link https://kuberitai.blogspot.com/2020/01/pembangunan-pariwisata-sulut-rp773-m-od.html