Judul : Studi Komparasi Pemkab Bekasi di Pemprov, JR Beberkan Penguatan LPSE
link : Studi Komparasi Pemkab Bekasi di Pemprov, JR Beberkan Penguatan LPSE
Studi Komparasi Pemkab Bekasi di Pemprov, JR Beberkan Penguatan LPSE
Pemprov Sulut, termasuk LKPP RI terus mendorong penguatan Lembaga Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) agar semua proses lelang dilakukan terpadu, transparan dan akuntabel.
Hal tersebut dibeberkan langsung oleh Kepala Biro Infrastruktur Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Sulut Jemmy Ringkuangan dihadapan Pemkab Bekasi saat lakukan studi komparasi terkait penguatan LPSE di kantor Gubernur Sulut, Selasa (19/12/2017) siang tadi.
"Pentingnya penguatan LPSE di Pemerintah Provinsi Sulut guna merealisasikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di daeeah ini," kata JR sapaan akrabnya.
Pemprov Sulut akan terus mendorong agar proses lelang pengadaan barang dan jasa yang dibiayai APBD dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efesien dengan mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan berlaku adil bagi semua pihak.
"Untuk mematangkan koordinasi pihak LPSE Sulut mendapat dukungan penuh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa LKPP RI guna menyamakan pemahaman serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan inovasi para pengelola LPSE melalui pola pembinaan yg berkelanjutan dan terpadu," imbuhnya.
Dalam rangka proses pembinaan Pengadaan barang dan jasa, Pemprov Sulut melalui biro infrastruktur dn PBJ, kata Jemmy Ringkuangan, ingin agar tercipta kesatuan persepsi dengan pengelola LPSE kab/Kota juga agar supaya proses lelang pengadaan barang/jasa bisa sesuai dengan aturan yang berlaku serta agar mampu mengatasi kendala-kendala teknis pada sistem layanan pengadaan secara elektronik baik yang berkaitan dengan hardware maupun software.
"Penguatan sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), kelembagaan LPSE, impelementasi SPSE versi terbaru, serta teknik pengamanan jaringan internet dalam menunjang optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat menjadi sangat penting guna memberikan jaminan kualitas dan keamanan jaringan. Kami berharap Pemda dan Pemkot di Sulut serius memberikan penguatan terhadap LPSE didaerah masing-masing, pengelola LPSE di Kab/Kota mampu memahami dengan baik proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari. Kami siap memberikan pendampingan dalam rangka peningkatan standarisasi LPSE bagi kab/kota sesuai 17 standart LKPP RI," Pungkasnya.
(ROKER)
Demikianlah Artikel Studi Komparasi Pemkab Bekasi di Pemprov, JR Beberkan Penguatan LPSE
Sekianlah artikel Studi Komparasi Pemkab Bekasi di Pemprov, JR Beberkan Penguatan LPSE kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Studi Komparasi Pemkab Bekasi di Pemprov, JR Beberkan Penguatan LPSE dengan alamat link https://kuberitai.blogspot.com/2017/12/studi-komparasi-pemkab-bekasi-di.html